READIN.ID – PENAJAM — Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dari Komisi II, Jamaluddin, menyoroti dampak signifikan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah.
Ia menyebut, kebijakan efisiensi nasional membuat banyak kegiatan terpaksa ditunda, termasuk di PPU.
“Kalau dulu di pemerintahan yang lalu, Alhamdulillah kita seperti ketiban durian runtuh. Anggaran yang masuk sangat signifikan, hampir semua program bisa terlaksana,” ujar Jamaluddin saat diwawancarai pada Kamis (13/11/2025).
Namun, situasi kini berubah drastis. Kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat berdampak pada seluruh daerah yang bergantung pada DBH, termasuk PPU.
Jamaluddin menyebut pemotongan dana bagi hasil awalnya diperkirakan 50 persen, namun faktanya bisa mencapai 70 persen.
Akibatnya, banyak program yang seharusnya berjalan tahun ini terpaksa ditunda.
“Sekarang dengan adanya potongan DBH, banyak program yang seharusnya bisa dijalankan tahun ini terpaksa ditunda. PPU menjadi salah satu daerah yang paling merasakan imbasnya,” jelasnya.
Selain itu, keterlambatan penyaluran dana dari pusat juga menimbulkan risiko tersendatnya pembayaran kegiatan yang sudah berjalan.
Jamaluddin berharap pemerintah, khususnya bagian keuangan, segera menindaklanjuti dana kurang salur agar tidak menimbulkan masalah lanjutan.
“Kalau dana kurang salur ini tidak tersalurkan sebelum akhir November, maka bisa masuk ke simpanan dan jadi masalah lagi.
Kami sangat berharap pemerintah pusat benar-benar memperhatikan hal ini, supaya program yang sudah berjalan bisa segera dibayarkan dan tidak menimbulkan utang,” pungkasnya.(adv/lov/ara)
