READIN.ID – PENAJAM — Menutup agenda kerja bulan ini, Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU) menegaskan pentingnya peningkatan etika pelayanan publik di lingkungan birokrasi.
Penegasan itu disampaikan Anggota Komisi I, Abdul Rahman Wahid, saat ditemui Rabu (17/11/2025).
Menurutnya, kualitas layanan pemerintah tidak cukup diukur dari kecepatan, tetapi juga dari sikap sopan, ramah, dan menghargai masyarakat sebagai penerima layanan.
“Pelayanan bukan hanya soal cepat, tapi juga sopan dan menghargai masyarakat,” ujarnya.
Rahman menilai masih ada aparatur sipil negara (ASN) yang belum sepenuhnya memahami nilai-nilai dasar pelayanan publik, terutama mereka yang bertugas di layanan garis depan seperti perizinan, administrasi kependudukan, dan layanan tatap muka lainnya.
“Mereka harus ingat, bekerja untuk rakyat, bukan dilayani rakyat,” tegasnya.
Untuk memperbaiki kondisi tersebut, ia mengusulkan agar pelatihan etika pelayanan dimasukkan sebagai program wajib bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Pelatihan ini, menurutnya, tidak hanya meningkatkan kompetensi ASN, tetapi juga berdampak pada citra pemerintah daerah.
“Kalau etika kuat, citra pemerintah juga akan baik,” tutupnya.(adv/ara)
