READIN.ID – PENAJAM – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026. Fraksi Gerindra menyoroti struktur pendapatan daerah yang didominasi dana transfer serta meminta ketegasan pemerintah dalam mengatasi deflasi dan larangan alih fungsi lahan.
Pandangan tersebut disampaikan oleh juru bicara sekaligus Sekretaris Fraksi Gerindra, Adla Dewata, dalam Rapat Paripurna DPRD, Jumat (28/11/2025).
Fraksi Gerindra mencermati struktur RAPBD 2026 dengan total Pendapatan Daerah sebesar Rp 1,484 triliun lebih. Fraksi menyoroti kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya sekitar 14% (Rp 210 miliar lebih), sementara Pendapatan Transfer menyumbang sekitar 84% (Rp 1,250 triliun lebih).
Pada isu ekonomi, Adla Dewata mengingatkan Pemkab untuk mewaspadai dampak deflasi yang terjadi pada Januari–Februari 2025, meskipun harga rendah tampak menguntungkan masyarakat.
“Deflasi jangka panjang dapat berbahaya bagi perekonomian, menyebabkan perlambatan ekonomi, bertambah pengangguran, dan penurunan investasi. Untuk itu, idealnya adalah inflasi rendah dan stabil,” ujar Adla Dewata.
Fraksi juga menyinggung Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2024 yang rendah (2,05%), namun mencatat jumlah pengangguran bertambah 1.165 orang seiring peningkatan angkatan kerja.
Poin sorotan ketiga adalah penguatan sektor pertanian. Fraksi Gerindra mengapresiasi program swasembada pangan PPU, namun menekankan pentingnya ketegasan dalam penerapan larangan alih fungsi lahan pertanian.
“Mudah-mudahan bukan sekadar larangan, tetapi juga eksekusi tegas dan sanksi yang sesuai peraturan perundang-undangan kepada oknum yang melanggar aturan tersebut,” pungkasnya.
Di akhir pandangan, Fraksi Gerindra menerima Raperda APBD 2026 dan siap menindaklanjutinya dalam tahapan pembahasan selanjutnya.(adv/ziq)
