READIN.ID – PENAJAM – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, menyoroti kecilnya alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang diterima daerah. Padahal, beban sosial dan kerusakan infrastruktur akibat aktivitas perkebunan sawit di wilayahnya dinilai terus meningkat signifikan.
Mudyat menegaskan bahwa kontribusi sektor sawit terhadap PPU sangat besar, sehingga pemerintah pusat perlu memberikan porsi DBH yang lebih layak bagi daerah penghasil.
“Pendapatan DBH sawit PPU terlalu kecil, tidak sampai Rp 2 miliar. Padahal dampaknya luar biasa dan kita berharap bersama-sama memperjuangkan agar DBH bagi daerah pengakses sawit bisa lebih besar,” ujar Mudyat Noor.
Bupati Mudyat menyoroti kerusakan infrastruktur yang diakibatkan angkutan sawit. Ia menyebut kendaraan berat sering melintasi jalan lingkungan, jalan usaha tani, dan infrastruktur desa yang seharusnya tidak dilalui, sehingga mempercepat kerusakan.
Ironisnya, orang nomor satu di PPU itu menilai kontribusi perusahaan sawit di luar pajak pusat, seperti PPN dan pajak ekspor yang dikelola BPDPKS, hampir tidak ada.
“Jalan yang tidak boleh dilewati mobil sawit tetap saja dilalui. Sementara kontribusi perusahaan sawit terhadap daerah selama ini hampir tidak ada,” katanya.
Ia juga menyinggung rumitnya komunikasi dengan perusahaan. “Selama ini yang datang selalu humas, tidak pernah pimpinannya. Sawit ini seperti ‘negara dalam negara’, dan ini yang menjadi persoalan besar di lapangan,” pungkasnya.
Pemkab PPU berharap ada kebijakan dan regulasi baru terkait perkebunan kelapa sawit, mengingat ada sekitar 164 kabupaten/kota penghasil sawit yang merasakan persoalan serupa.(adv/ayu)
