READIN.ID – PENAJAM — Partisipasi nelayan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dalam program BPJS Ketenagakerjaan masih tergolong rendah. Kondisi ini mendapat perhatian Komisi II DPRD PPU, yang menilai bahwa persoalan utama bukan hanya soal kemampuan membayar iuran, tetapi juga ketidakpercayaan masyarakat terhadap pola iuran kolektif.
Anggota Komisi II DPRD PPU, Jamaluddin, mengungkapkan bahwa sebagian besar nelayan bersedia ikut BPJS jika iurannya ditanggung pemerintah. Namun, saat harus membayar secara mandiri, muncul keraguan yang cukup besar.
“Mereka sebenarnya paham manfaat BPJS. Tapi kalau harus bayar sendiri, itu yang bikin berat. Banyak yang masih takut uang iuran hilang atau tidak jelas arahnya,” jelasnya, Selasa (18/11/2025).
Menurutnya, rasa trauma itu muncul dari pengalaman kurang menyenangkan dalam pengelolaan keuangan kelompok, baik di koperasi maupun organisasi nelayan. Minimnya transparansi di masa lalu membuat masyarakat enggan kembali terlibat dalam sistem berbasis iuran.
“Ada kasus nelayan tersambar petir di Pejala. Kalau dia terdaftar BPJS, seluruh biayanya langsung ditanggung. Tapi kesadaran seperti ini sering kalah oleh keraguan mereka,” tambahnya.
Jamaluddin menilai bahwa edukasi berperan penting untuk menghilangkan kecemasan tersebut. Ia menegaskan bahwa banyak nelayan bukan menolak program, tetapi masih terjebak pada ketakutan akan pengelolaan dana yang tidak bertanggung jawab.
“Masyarakat kita bukan tidak mau ikut. Mereka hanya takut pengalaman lama terulang. Trauma ini yang harus dijawab dengan penjelasan yang benar,” ujarnya.
Ia juga meminta agar pemerintah daerah, dinas terkait, hingga media mengambil peran lebih aktif dalam menyosialisasikan pentingnya jaminan sosial bagi pekerjaan berisiko tinggi seperti nelayan.
“Yang dibutuhkan sekarang adalah dukungan bersama. Dari lembaga legislatif kami siap mendorong. Tinggal bagaimana pemerintah daerah bisa menyiapkan skema anggaran jika memang dibutuhkan,” tutupnya. (adv/lov/ara)
