READIN.ID – PENAJAM — Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Jamaluddin, menilai pemerintah daerah perlu lebih serius mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, potensi wisata di PPU sangat besar, namun belum tergarap optimal untuk mendatangkan manfaat ekonomi bagi daerah.
Dalam berbagai rapat koordinasi dengan dinas teknis maupun Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), ia selalu menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat dan mendorong daerah memiliki program yang mampu menghasilkan PAD secara mandiri.
“Saya selalu ingatkan mereka, saya pernah di tahun 1996 jadi ketua panitia pesta pantai di Saloloang sebagai tuan rumah.
Waktu itu kami kerja sama dengan Dispenda—yang dulu masih dari Grogot tapi sudah ada kantor cabangnya di sini.
Kami buat karcis yang diporporasi oleh mereka, dan hanya menagih 500 rupiah per kendaraan untuk masuk ke Tanjung.
Bayangkan, waktu itu saja bisa terkumpul sekitar 6,3 juta rupiah,” ujar Jamaluddin saat diwawancarai pada Kamis (13/11/2025).
Ia menilai pengalaman tersebut menjadi bukti nyata bahwa sektor pariwisata memiliki potensi besar jika dikelola dengan sistem yang baik dan transparan.
Ia mencontohkan, jika pola retribusi seperti tahun 1996 diterapkan dengan penyesuaian tarif saat ini, hasilnya bisa jauh lebih besar.
“Sekarang kalau kita buat karcis seharga lima ribu rupiah saja per kendaraan, dengan jumlah pengunjung seperti sekarang, PAD-nya pasti luar biasa.
Tapi syaratnya, kawasan wisatanya harus disentuh dulu oleh pemerintah agar kita punya dasar menarik retribusi resmi,” lanjutnya.
Jamaluddin menyoroti Pantai Tanjung Jumlai, salah satu destinasi wisata paling ramai di PPU.
Setiap momentum besar seperti Tahun Baru, Natal, Idul Fitri, dan Idul Adha, jumlah pengunjung ke pantai ini bisa mencapai lebih dari 100 ribu orang.
“Bayangkan potensi itu. Kalau ada penarikan retribusi resmi, baik dari kendaraan roda dua, roda empat, maupun pengunjung dan hasilnya sebagian digunakan untuk kebersihan serta pengelolaan kawasan, itu bisa menjadi PAD yang sangat membantu keuangan daerah,” jelasnya.
Ia menegaskan, pengembangan pariwisata bukan sekadar mempercantik destinasi, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar, mulai dari pedagang kecil, pengelola parkir, hingga pelaku UMKM.
“Kalau sektor wisata berkembang, masyarakat sekitar juga ikut hidup. Pemerintah tinggal menata dan memastikan agar semuanya berjalan dengan tertib dan transparan,” tambahnya.
Jamaluddin menekankan, kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah berdekatan akan membawa limpahan pengunjung besar ke PPU di masa depan.
Untuk itu, pemerintah daerah harus menyiapkan infrastruktur wisata yang memadai agar peluang tersebut tidak terlewat.
“Saya sepakat, PPU wajib menciptakan program yang bisa mendatangkan PAD. Salah satunya melalui pengembangan destinasi wisata yang ada.
Karena ke depan, IKN akan membawa jutaan orang ke wilayah ini, dan mereka pasti mencari tempat hiburan dan rekreasi. Kalau kita tidak siap, peluang itu akan lewat begitu saja,” pungkasnya. (adv/lov/ara)
