READIN.ID – PENAJAM – Rencana pembangunan gedung empat lantai untuk peningkatan kelas rumah sakit di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali disorot DPRD setempat. Terkendala anggaran daerah yang terbatas, DPRD PPU mendorong pembiayaan dari dana pemerintah, bukan skema bisnis yang melibatkan pihak ketiga.
Ketua DPRD PPU, Raup Muin, menyampaikan bahwa pihaknya berencana mengajukan bantuan keuangan kepada Kementerian Kesehatan, Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi, serta memaksimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung pembangunan fasilitas kesehatan ini.
“Rencana minta bantuan keuangan Kementerian Kesehatan, ya pasti dari Provinsi, Bankeu, DAK itu dilakukan, diupayakan gitu,” ujar Raup Muin saat diwawancarai pada Rabu (11/6/2025).
Pembangunan gedung rumah sakit ini sudah lama diwacanakan, bahkan sejak era pemerintahan sebelumnya, namun belum terealisasi hingga pertengahan 2025. Lahan untuk pembangunan disebut sudah tersedia, tinggal menunggu kepastian pendanaan.
Raup Muin menyadari bahwa pembangunan fasilitas kesehatan berskala besar tidak bisa hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas.
“Strategi pembiayaan eksternal menjadi pilihan utama. Bantuan dari provinsi maupun pusat dianggap lebih realistis untuk mendorong percepatan pembangunan rumah sakit, apalagi proyek ini menyangkut kepentingan pelayanan masyarakat secara langsung,” katanya.
Terkait kemungkinan pelibatan pihak ketiga melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Raup menilai cara tersebut kurang cocok diterapkan di PPU. Alasannya, mayoritas ekonomi masyarakat PPU berada pada kelas menengah ke bawah.
“Kalau itu lari ke bisnisnya, karena kalau pihak ketigakan itu lebih kepada bisnis ya,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa keterlibatan swasta dalam layanan dasar kesehatan berisiko menggeser orientasi pelayanan publik menjadi orientasi keuntungan.
“Kalau untuk ke PPU ya belum bisa, karena itu kan kelasnya kelas ekonomi menengah ke bawah, bukan menengah ke atas,” tutupnya.
Pembangunan gedung empat lantai rumah sakit di PPU masih menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah daerah terus berupaya mencari dukungan pendanaan dari berbagai pihak, namun tetap memastikan skema yang dipilih tidak mengorbankan orientasi pelayanan masyarakat.(*lov/adv)
